RENSTRA DAN RENJA BPPT

 

Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  Kabupaten Grobogan tahun 2011 – 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

 

Visi

“Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima di Kabupaten Grobogan”.

Visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

  1. Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan non Perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan prinsip integrasi, sinkronisasi dan koordinasi
  2. Pengertian Prima adalah pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan transparan dengan penjelasan sebagai berikut:
    • Mudah : prosedur tidak berbelit-belit sesuai dengan standar operasional pelayanan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
    • Murah : biaya dapat dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat sesuai dengan tarif yang berlaku.
    • Cepat : waktu penyelesaian tidak melebihi ketentuan waktu maksimal yang telah ditetapkan.
    • Transparan : proses pelayanan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat baik mengenai prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, waktu penyelesaian dan biaya pelayanan.

Misi

  1. Meningkatkan penataan kelembagaan perizinan dan penanaman modal, sistem dan prosedur perizinan serta perangkat hukum pelayanan perizinan dan non perizinan.
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan satu pintu dan penanaman modal.
  3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.
  4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana  Aparatur pelayanan perizinan.

Tujuan

  1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, sistem dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik dan akuntabel
  2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap setiap pelayanan perijinan.
  3. Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi.
  4. Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan penanaman modal.
  5. Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur pelayanan.
  6. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan aparatur pelayanan perizinan.
  7. Meningkatnya citra aparatur pelayanan perijinan yang bersih dan berwibawa.
  8. Meningkatnya sarana dan prasarana  pelayanan perizinan yang memadai dan representatif; 

Sasaran

  1. Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan satu pintu dan kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang perizinan dan non perizinan
  2. Tersosialisasikannya semua jenis ijin kepada seluruh masyarakat
  3. Tewujudnya peningkatan  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan
  4. Terwujudnya pelayanan pengaduan masyarakat
  5. Terlaksananya promosi investasi
  6. Tersedianya data dan informasi perizinan dan potensi sumberdaya daerah
  7. Terwujudnya kelancaran penatausahaan administrasi,  perencanaan,  akuntansi dan pelaporan keuangan yang trasparan dan akuntabel.
  8. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan profesional;
  9. Terwujudnya petugas pelayanan yang terampil, ramah dan berkepribadian
  10. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan representatif;

Kebijakan

  1. Mengembangkan kepastian hukum dan managemen penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
  2. Mengembangkan informasi, sosialisasi dan komunikasi efektif antara aparatur pelayanan dan masyarakat.
  3. Meningkatkan  kualitas pelayanan perijinan terpadu satu pintu dan mengembangkan mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat yang mudah dan efisien
  4. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
  5. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal.
  6. Meningkatkan penatausahaan perkantoran dan pengelolaan keuangan yang efisien, tertib, transparan dan akuntabel.
  7. Mengembangkan kapasitas, kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai  dengan kebutuhan dan tuntutan tugas.
  8. Meningkatkan disiplin, etos kerja, budaya kerja dan kinerja aparatur.
  9. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang baik dan memadai.

Program

  1. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi
  2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  5. Program Peningkatanan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  8. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

 

Rencana Kinerja

Target Kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan tahun 2015 terurai pada Rencana Kinerja Tahun 2015 dengan kegiatan sebagai berikut :

  1. Penyelenggaraan Pameran investasi
  2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
  3. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
  4. Penyediaan Jasa surat menyurat
  5. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  6. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  7. Penyediaan Jasa administrasi keuangan
  8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  9. Penyediaan Alat tulis Kantor
  10. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
  11. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  12. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  13. Penyediaan makanan dan minuman
  14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  15. Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah
  16. Pengelolaan kebersihan, keamanan dan transportasi
  17. Pengadaan peralatan gedung kantor
  18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  20. Pemeliharaan rutin/berkala komputer
  21. Perencanaan pembangunan gedung kantor
  22. Pengurugan lahan relokasi BPPT Kab. Grobogan
  23. Pengadaan seragam dinas beserta perlengkapannya
  24. Bintek implementasi peraturan perundang-undangan
  25. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  26. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  27. Pengelolaan aset SKPD
  28. Penyelesaian pengaduan pelayanan perijinan
  29. Penyusunan peraturan bupati tentang pelayanan terpadu satu pintu dan revisi SOP
  30. Sosialisasi perijinan satu pintu
  31. Monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan

Jumlah Kunjungan

Hari ini 11

Kemarin 7

Minggu ini 78

Bulan ini 224

Keseluruhan 21612

Currently are 23 guests and no members online

Go to top